Program Keluarga Harapan (PKH)secara internasional dikenal sebagai program conditional cash transfers (CCT) atau program Bantuan Tunai Bersyarat (BTB). PKH memberikan bantuan dana tunai kepada keluarga yang ada pada rumah tangga sangat miskin selama anggota keluarga tersebut memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Persyaratan tersebut dapat berupa kehadiran di fasilitas pendidikan (misalnya…
Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kontribusi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terhadap perekonomian. Namun, berbagai program pemberdayaan UMKM yang telah dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga (K/L) hasilnya belum optimal. Sebab itu, sinkronisasi dan harmonisasi program pemberdayaan UMKM diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, sehingga bisa meningkatkan …
Since it was first declared in Indonesia in early March 2020, the 2019 Coronavirus (COVID-19) pandemic has caused disruption in almost all sectors. The pandemic impacted not just public health, but almost all social and economic activities had to be temporarily halted to minimise the spread of the virus. Large-Scale Social Restrictions (Pembatasan Sosial Berskala Besar: PSBB) implemented by sev…
Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) sangat menghargai tulisan yang jelas dan mudah dibaca, serta hasil penelitian dan analisis yang cermat. Selain materi tulisan, produk pengetahuan berupa video dan infografik merupakan media yang efektif untuk referensi pengambilan kebijakan. Kami menyiapkan pedoman ini untuk membantu proses pengembangan produk pengetahuan yang akan berma…
Program Penguatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) adalah inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk memperluas jaringan perlindungan sosial bagi masyarakat yang rentan dan membutuhkan di Indonesia. Program ini mencakup berbagai upaya, mulai dari pemberian bantuan tunai langsung kepada keluarga miskin, penyediaan layanan kesehatan yang terjangkau, hingga pelatihan keterampilan dan bantuan…
Buku Indikator Kesejahteraan Daerah: Provinsi Bali adalah sebuah karya yang memberikan gambaran komprehensif tentang kondisi kesejahteraan di wilayah tersebut. Melalui analisis yang mendalam terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, buku ini menyajikan sejumlah indikator kesejahteraan yang relevan dan dapat diukur di tingkat daerah.
Panduan ini menyajikan kerangka kerja yang komprehensif untuk pemberdayaan masyarakat pasca tahun 2014. Masa pasca 2014 ditandai dengan perubahan lanskap sosial, politik, dan ekonomi yang signifikan, memerlukan pendekatan yang terencana dan terkoordinasi untuk meningkatkan keterlibatan dan kemandirian masyarakat dalam proses pembangunan.
Kemiskinan umumnya memiliki banyak ciri dan faktor penyebab yang kompleks. Faktor-faktor itu saling berkaitan sedemikian rupa, sehingga membentuk kondisi ketidakmampuan seorang individu atau suatu rumah tangga untuk memenuhi standar kebutuhan dasar untuk hidup secara layak. Makin kompleks akar permasalahan kemiskinan itu, makin besar keharusan mensinergikan intervensi untuk penanganannya.
Struktur kemiskinan antardaerah ditandai oleh ketimpangan dalam persentase maupun jumlah penduduk miskin. Meskipun persentase penduduk miskin nasional tahun 2018 (Maret) telah mencapai angka 9,66 persen, tetapi ketimpangan antardaerah masih menjadi masalah.
Secara umum, Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) dan Bantuan langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dilaksanakan untuk melindungi Rumah Tangga miskin dan rentan dari resiko sosial yang ditimbulkan oleh perubahan situasi dan/atau kebijakan nasional. Secara khusus, P4S dan BLSM diluncurkan sebagai kompensasi karena adanya kebijakan penyesuaian subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).