dokumen yang menyajikan data dan analisis terkait berbagai indikator yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sulawesi Barat. Dokumen ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi sosial dan ekonomi di daerah tersebut serta membantu perencanaan dan pelaksanaan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan.
Terbatasnya kapasitas kelembagaan penyelenggar layanan publik merupakan salah satu determinan pokok kemiskinan di daerah. Tantangan dalam penanggulangan kemiskinan di tingkat lokal tidak sekedar berkaitan dengan perluasan sumber-sumber pendapatan daerah, tetapi juga menyangkut peningkatan kinerja pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Masalah kinerja ini dapat ditunjukkan …
dokumen yang menyajikan informasi terperinci mengenai berbagai program dan kegiatan yang melibatkan beberapa kementerian dan lembaga di Provinsi Jawa Tengah untuk tahun anggaran 2021. Fokus utama dari dokumen ini adalah pada kelompok program yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan produktivitas.
dokumen yang merinci berbagai program dan kegiatan yang direncanakan untuk mengurangi beban pengeluaran pemerintah dan meningkatkan pendapatan negara, sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian/Lembaga (KL) dan Buku Anggaran Belanja Negara (BA-BUN) Tahun Anggaran 2021.
dokumen yang memberikan rincian mengenai lokasi dan alokasi dana untuk program Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang dilaksanakan dalam kerangka Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) untuk tahun anggaran 2014.
Booklet ini bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami kepada masyarakat kurang mampu di Indonesia tentang bantuan yang disediakan oleh pemerintah. Isinya mencakup deskripsi program-program bantuan, syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi, prosedur pengajuan, serta manfaat yang dapat diperoleh oleh para penerima bantuan. Melalui booklet ini, diharapkan masyarakat dapat …
Penanggulangan kemiskinan secara konstitusional merupakan perwujudan salah satu tujuan bernegara, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Oleh karenanya, penanggulangan kemiskinan harus ditempatkan sebagai agenda prioritas dalam pembangunan nasional.
Mengacu kepada karakteristik kemiskinan di Indonesia yang multidimensional, maka penanganan terhadap upaya-upaya pengentasan kemiskinan perlu dilakukan secara lebih komperhensif dan dilakukan secara lebih yang sistematik, terpadu dan menyeluruh oleh pemerintah pusat dan daerah serta semua pemangku kepentingan lainnya. Upaya-upaya tersebut harus ditujukan untuk mengurangi beban dan meningkatkan …
Peraturan Presiden tersebut juga mengamanatkan pembentukan lembaga koordinasi penanggulangan kemiskinan, yaitu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di tingkat Pusat dan Tim Koordinasi. Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota, untuk saling bekerjasama satu sama lain. Pada prinsipnya kelembagaan ini dibentuk untuk memperbaiki kualitas koordina…
TNP2K merupakan lembaga yang dibentuk sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan. Dasar hukum pembentukan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) adalah Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP…