Peraturan ini diterbitkan sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja dan anggaran bagi kementerian negara dan lembaga di Indonesia. Langkah ini diperlukan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.05/2010 mengatur prosedur dan mekanisme penyelesaian tagihan atas beban anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Indonesia. Secara abstrak, peraturan ini menguraikan langkah-langkah yang harus diikuti oleh lembaga atau instansi pemerintah yang memiliki tagihan atas APBN untuk memperoleh persetujuan penyelesaian tagihan tersebut.
Penelitian ini menganalisis risiko fiskal terhadap kesinambungan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Indonesia. KUR merupakan salah satu inisiatif pemerintah untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Meskipun program ini telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan, terdapat kekhawatiran mengenai keberlan…
Buku ini adalah panduan kompak yang menyajikan informasi penting tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta indikator ekonomi utama tahun 2015. Dengan format yang ringkas dan mudah dipahami, pembaca diperkenalkan pada struktur APBN, termasuk pendapatan, belanja, dan defisitnya. Selain itu, buku ini juga merangkum indikator ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, pen…
Buku ini merupakan panduan praktis yang menyajikan informasi penting tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta indikator ekonomi kunci tahun 2016. Dengan format yang ringkas dan mudah dipahami, pembaca diperkenalkan pada struktur APBN, termasuk sumber pendapatan, alokasi belanja, dan proyeksi ekonomi nasional. Selain itu, buku ini juga memuat rangkuman tentang indikator ekonom…
Pengelolaan Keuangan Negara didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Biro Perencanaan dan Keuangan (Renkeu) Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan ujung tombak pengelolaan keuangan negara pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Sebagai lembaga negara pengguna APBN, KPPU tidak terlepas dari kewajiban untuk menyelenggarakan pengelolaan …
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.02/2010 memberikan gambaran tentang regulasi yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia pada tahun 2010. Peraturan ini mengatur tentang beberapa aspek dalam pengelolaan keuangan negara yang mencakup berbagai bidang seperti perpajakan, kebijakan fiskal, pengelolaan keuangan pemerintah, atau hal-hal terkait lainnya.
Jurnal "Media Keuangan" adalah sebuah terbitan yang berfokus pada topik-topik terkait keuangan, termasuk tetapi tidak terbatas pada, pasar keuangan, investasi, perbankan, manajemen keuangan, asuransi, dan topik terkait keuangan lainnya.
Jurnal "Media Keuangan" adalah sebuah terbitan yang berfokus pada topik-topik terkait keuangan, termasuk tetapi tidak terbatas pada, pasar keuangan, investasi, perbankan, manajemen keuangan, asuransi, dan topik terkait keuangan lainnya.
Jurnal "Media Keuangan" adalah sebuah terbitan yang berfokus pada topik-topik terkait keuangan, termasuk tetapi tidak terbatas pada, pasar keuangan, investasi, perbankan, manajemen keuangan, asuransi, dan topik terkait keuangan lainnya.