Pelaksanaan PNPM Mandiri merupakan komitmen nasional sebagai wujud kerangka kebijakan dasar dan acuan pelaksanaan programprogram penanggulangan kemiskinan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiriini dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi ma…
Pemerintah Indonesia sejak tahun 2007 telah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus pengembangan kebijakan di bidang perlindungan/bantuan sosial. PKH merupakan program nasional bantuan sosial melalui pemberian uang tunai kepada keluarga yang memenuhi syarat. Program ini secara internasional dikenal sebagai Conditional Cash Transfer…
Mekanisme penanganan pengaduan hasil resertifikasi Program Keluarga Harapan (PKH) melibatkan serangkaian langkah yang cermat dan terstruktur. Setelah menerima pengaduan dari peserta PKH terkait hasil resertifikasi, unit pengelola PKH akan melakukan pemeriksaan awal untuk memverifikasi kebenaran informasi yang disampaikan. Pengaduan kemudian ditangani dengan mempertimbangkan kebijakan dan prosed…
Program/kegiatan "Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Percepatan 2011" merupakan upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan efektivitas dan kecepatan dalam menangani masalah kemiskinan serta meningkatkan perlindungan sosial bagi masyarakat yang rentan. Program ini mungkin mencakup berbagai kegiatan, seperti peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, pemberian …
Situasi penanggulangan kemiskinan di awal pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu Il pada tahun 2009 dihadapkan pada beberapa tantangan: (i) melambatnya laju penurunan tingkat kemiskinan, (ii) permasalahan kerentanan kemiskinan, (iii) meningkatnya kesenjangan pendapatan, dan (iv) program-program penanggulangan kemiskinan yang tidak terkoordinasi dengan baik, khususnya_ karena menggunakan basis d…
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), mengisyaratkan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhandasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnyamasyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur. Untuk memberikan jaminan sosial yang menyeluruh, maka negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi se…
Penanggulangan kemiskinan secara konstitusional merupakan perwujudan salah satu tujuan bernegara, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Oleh karenanya, penanggulangan kemiskinan harus ditempatkan sebagai agenda prioritas dalam pembangunan nasional.
Kemiskinan di Nusa Tenggara Barat (NTB) mencerminkan dinamika kompleks antara faktor geografis, ekonomi, dan sosial. Wilayah ini, terdiri dari sejumlah pulau dengan topografi yang sulit, seringkali mengalami keterbatasan dalam akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Tingkat pengangguran yang tinggi, terutama di sektor pertanian yang menjadi tulang punggung…
Dalam rangka memberikan akses layanan pendidikan bagi anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu, pemerintah telah melaksanakan kebijakan pemberian bantuan tunai melalui Program Indonesia Pintar (PIP) untuk mengurangi biaya personal pendidikan mereka. Melalui akses pendidikan yang lebih baik, anak usia sekolah diharapkan dapat terus melanjutkan sekolah, mampu mengembangkan dan memaksimalkan p…
Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan prasyarat mutlak yang harus dipenuhi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan dan pendidikan merupakan salah satu bentuk dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan kemajuan suatu bangsa akan dapat tercapai dan akan mudah dalam membangun karakter bangsa. Ketidak berdayaan sebagian besar kelompok masyarakat dalam me…