Buku Indikator Kesejahteraan Daerah: Provinsi Gorontalo adalah sebuah karya yang mendalam dalam menjelaskan kondisi kesejahteraan di Provinsi Gorontalo. Melalui analisis terperinci terhadap beragam aspek kehidupan masyarakat, buku ini menyajikan sejumlah indikator kesejahteraan yang relevan dan dapat diukur di tingkat daerah tersebut.
Khawatir dengna semakin bertambahnya jumlah pengangguran setiap tahun, maka pemerintah berupaya untuk menekan jumlah angka tersebut. diantaranya dengan melakukan koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga untuk menciptakan lapangan pekerjaan
The mission of the National Team for the Acceleration of Poverty Reduction (TNP2K) is to coordinate poverty alleviation policies in Indonesia. As part of its tasks, TNP2K conducts and commissions research reports and studies with the objective of facilitating and informing evidence-based policy planning (http://www.tnp2k.go.id). This report is the result of the Corporate Social Responsibility …
Pemerintah telah memiliki Data Terpadu yang berisi daftar 40 persen rumah tangga dengan status kesejahteraan terbawah berdasarkan nama dan alamattinggal. Wakil Presiden Boediono minta agar semua program penanggulangan kemiskinan yang memiliki sasaran individu/keluarga/rumah tangga, didasarkan pada Basis Data Terpadu tersebut yang telah kita miliki itu. Hal ini akan sangat mengurangi kemubazira…
UU Desa memberikan kewenangan dan alokasi dana yang besar kepada desa untuk mengelola pembangunannya secara mandiri. Peningkatan signifikan pendapatan desa, dari sekitar Rp 99 triliun pada periode 2010 – 2014 menjadi Rp 454 triliun pada periode 2015-2019. Beberapa capaian nyata antara lain adanya peningkatan sarana dan prasarana dasar baik jumlah maupun volumenya, perbaikan status IDM maupun …
Reformasi kebijakan subsidi energi memiliki relevansi sangat kuat dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, dimana fokus pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif d…
The Rice for the Poor programme (Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah – hereafter the Raskin programme) is a rice sub sidy initiative implemented nationally, across sectors, both horizon tally and vertically. The programme aims to help low-income families meet their basic food needs and thus increase food security throughout Indonesia. The idea behind Raskin is that hous…
To improve the effectiveness and targeting accuracy relating to the implementation of Rastra/Raskin Rice Subsidy Program, the government has stipulated a policy of transforming the Rastra/Raskin Rice Subsidy Program into the Food Social Assistance (Bansos Pangan) Program. In 2017, the Noncash Food Assistance (BPNT) Program was launched in 44 municipalities in replacement of the Rastra/Raskin Su…
The Noncash Food Assistance (BPNT) Program, a transformation of the Welfare Rice Subsidy (Rastra) Program, was launched in the beginning of Fiscal Year 2017 with the target of improving the effectiveness and accuracy of the program as well as promoting inclusive finance. In addition to its transformation from subsidy to social assistance, BPNT also has other reform agenda, including: (1) the tr…