Lampiran ini merupakan laporan yang menyajikan perkembangan terbaru dari Program Rintisan KIAT Guru. Melalui narasi yang komprehensif, pembaca akan dibawa untuk meninjau progres, pencapaian, serta tantangan yang dihadapi selama implementasi program. Dengan fokus pada inisiatif-inisiatif pemberdayaan guru, laporan ini memberikan gambaran yang jelas tentang kontribusi program dalam meningkatkan k…
Lampiran ini menjelajahi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dalam menggalang advokasi kebijakan di tingkat daerah untuk mengatasi tantangan kemiskinan. Dari merumuskan strategi hingga mengimplementasikan langkah-langkah konkret, pembaca akan disajikan dengan wawasan mendalam tentang bagaimana TKPK dapat menjadi agen perubahan dalam memperjuangkan kebijakan yang lebih inklusif…
Agenda Pembangunan Global Pasca 2015 memperkenalkan Kerangka Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yang terdiri dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai oleh semua negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2030. SDGs mencakup berbagai dimensi pembangunan, termasuk ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta menempatkan prinsip-prinsip …
Replikasi model advokasi belanja publik menjadi langkah penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Banda Aceh. Model ini telah terbukti berhasil dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran publik, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait dengan alokasi anggaran untuk penanggulangan kemiskinan.
Rapat Kerja Teknis (Rakernis) TKPK tahun 2015 menjadi momentum penting dalam upaya mempertajam intervensi kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan. Dengan pendekatan berbasis-data, rapat ini bertujuan untuk menyusun strategi yang lebih efektif dan efisien dalam mengatasi masalah kemiskinan yang dihadapi masyarakat.
Pengembangan model advokasi belanja publik menjadi langkah strategis dalam upaya penanggulangan kemiskinan di daerah. Model ini memungkinkan masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk berperan aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap alokasi anggaran yang digunakan untuk program-program penanggulangan kemiskinan.
Penduduk lanjut usia (lansia) seringkali menjadi kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan sosial yang adekuat. Namun, keterjangkauan program perlindungan sosial bagi lansia masih menjadi isu yang signifikan di banyak negara.
Penanggulangan kemiskinan memerlukan penguatan kelembagaan baik di tingkat pusat maupun daerah untuk memastikan efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan program-program penanggulangan kemiskinan. Kelembagaan yang kuat akan memungkinkan koordinasi yang baik antara berbagai stakeholder, perencanaan yang terarah, serta implementasi program yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
Pemanfaatan data dan inovasi merupakan kunci penting dalam penajaman kinerja program bantuan sosial, terutama dalam menjaring dan menjangkau anak-anak yang tidak sekolah. Dalam konteks ini, pendekatan yang terencana dan berbasis data menjadi sangat penting untuk mengidentifikasi masalah, merancang solusi yang tepat, dan mengevaluasi dampak dari intervensi yang dilakukan.
Dalam era yang semakin terhubung secara digital, pemanfaatan informasi kondisi desa menjadi kunci dalam upaya memperbaiki layanan dasar di wilayah pedesaan. Dengan memanfaatkan data tentang kondisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur desa, kita dapat merancang kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran dan efektif. Narasi ini akan mengungkapkan bagaimana inovasi dalam pengumpulan, analisis, …