Standar Pengelolaan Basis Data Terpadu Untuk Program Perlindungan Sosial

Pengelolaan data BDT dilakukan oleh Unit Penetapan Sasaran untuk Penanggulangan Kemiskinan (UPSPK) Sekretariat TNP2K. Tugas utama UPSPK adalah memastikan BDT dapat dimanfaatkan oleh program perlindungan sosial, memberikan dukungan teknis kepada pengguna BDT, melakukan pemantauan dan evaluasi pemanfataan BDT, memastikan kesahihan studi-studi untuk memperbaiki kualitas penetapan sasaran program, …

The Future Of The Social Protection System In Indonesia : Social Protection F…

Indonesia was among the few countries globally to experience an average growth rate of approximately 7 per cent annually prior to the Asian economic crisis. However, this dropped to approximately 5.6 per cent a year between 2007 and 2016, signaling the need to stimulate the economy, generate demand and increase consumption. Furthermore, while government efforts have had a positive impact in red…

Indikator Kesejahteraan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Buku Indikator Kesejahteraan Daerah: Provinsi Kalimantan Timur adalah sebuah karya yang menyajikan gambaran mendalam mengenai kondisi kesejahteraan di wilayah tersebut. Dalam buku ini, berbagai indikator kesejahteraan yang relevan dan dapat diukur di tingkat daerah disajikan dengan detail.

Understanding Poverty from the Perspective of People Living in Poverty: Indon…

This study was funded through the Reality Check Approach Plus (RCA+) project support provided by the Department of Foreign Affairs and Trade, Government of Australia. It was commissioned by the Monitoring and Evaluation working group of the National Team for the Acceleration of Poverty Reduction. The study aimed to gather people’s perspectives regarding the uptake and experiences of two of th…

Buku Panduan Rapat Kerja Teknis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahu…

Edisi

1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

PDF, 22 Halaman

Judul Seri

Textbook dan Ebook

No. Panggil

362.5 TNP b

Kajian Efektifitas Program Perlindungan Sosial Berbasisi Keluarga melalui Pro…

Pemberian bantuan sosial dalam bentuk government transfer payment untuk keluarga tidak mampu telah diterapkan oleh banyak negara sebagai alternatif bantuan bagi golongan masyarakat kurang mampu. Dua negara yang dikenal mengembangkan kebijakan ini adalah Amerika dan Kanada. Pelaksanaan kebijakan ini pada dasarnya ditujukan untuk menjalankan fungsi pemerintah dalam hal pemerataan kesejahteraan pe…

Laporan Penelitian: Kajian Cepat Terhadap Pendataan Program Perlindungan Sosi…

Dalam rangka mendukung pelaksanaan berbagai program perlidungan sosial dan membangun sistem penetapan sasaran nasional, Badan Pusat Statistik (BPS) bekerjasama dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Bank Dunia menyelenggarakan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011. PPLS2011 ini diselenggarakan untuk membangun sistem basis data terpadu yang mencakup 40% …

Kajian Kebijakan Pengadaan Obat Untuk Program Jaminan Kesehatan Nasional 2014…

Setelah volume e-Purchasing sempat turun pada 2017—suatu hal yang mengkhawatirkan mengingat jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) maupun fasilitas kesehatan yang menjalin kontrak dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terus bertambah—pengadaan obat secara online melalui e-Katalog tersebut kembali meningkat pada 2018. Bahkan volume maupun nilai e-Purchasing pad…

Laporan Lokakarya: Implementasi dan Koordinasi Strategi Nasional Keuangan Ink…

Workshop dibuka dengan pemaparan mengenai situasi terkini inklusi keuangan di Indonesia oleh Dr. Bambang Widianto, Deputi Wakil Presiden RI Bidang Pembangunan Manusia dan Kesetaraan sekaligus Sekretaris Eksekutif TNP2K. Empat pembicara internasional: John Owens (Senior Digital Financial Services Advisor untuk International Finance Corporation dan Asian Development Bank), Kennedy Komba (Head of …

Kemiskinan di Nusa Tenggara Timur, Ciri dan Determinannya

Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah salah satu provinsi termiskin di Indonesia. Kemiskinan di NTT dilatarbelakangi oleh banyak faktor. Kondisi geografis dan topografi daratan yang berbukit-bukit di provinsi ini menyulitkan transportasi antarwilayah. Iklim yang kering dan kondisi lahan yang sebagian besar kurang subur mengakibatkan wilayah ini rentan terhadap bencana kekeringan dan kerawanan pangan.