Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dikeluarkan sebagai bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk lebih fokus dan efektif dalam menanggulangi masalah kemiskinan yang masih menjadi tantangan utama di negara ini.
Kebebasan berserikat merupakan salah satu hak asasi manusia yang diakui secara universal. Di Indonesia, perjalanan kebebasan berserikat telah melalui berbagai dinamika dan tantangan sejak masa kolonial hingga era reformasi. Pada masa kolonial, kebebasan berserikat sangat dibatasi oleh pemerintah kolonial Belanda yang menerapkan kebijakan represif terhadap organisasi-organisasi yang dianggap men…
The National Programme for Community Empowerment (PNPM Mandiri - Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri) was initiated in 1997 with the aim of alleviating poverty through community empowerment or, as they were commonly known, through community-based development programmes. The process of empowering people is as important as the result of the process itself.
Program Keluarga Harapan (PKH) telah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 2007. Hingga tahun 2013 cakupan kepesertaan PKH sudah mencapai 2,4 juta Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan pada tahun 2014 ditargetkan dapat mencapai 3,2 juta Keluarga’. Sangat Miskin.
Laporan akhir ini menyajikan hasil dari kegiatan spot checks yang dilakukan pada tahun 2008 untuk Program Keluarga Harapan (PKH) di lokasi uji coba yang dimulai pada tahun 2007. Spot checks ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program, memastikan kepatuhan terhadap prosedur, dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan adalah landasan hukum yang mengatur upaya terpadu dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program-program penanggulangan kemiskinan melalui koordinasi yang lebih baik antar berbagai instansi pemerintah dan pemangku kepen…
Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Nusa Tenggara Barat (NTB) periode 2009-2011 merupakan inisiatif strategis yang dirancang untuk mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Program ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta, untuk bekerja sama dalam mengimplementasikan berbagai kegiatan dan kebijakan yang bertuju…
PLUT-KUMKM adalah sebuah inisiatif yang didirikan untuk mendukung perkembangan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Fasilitas ini berfungsi sebagai pusat layanan terpadu yang memberikan berbagai bentuk bantuan kepada KUMKM agar dapat meningkatkan kapasitas, daya saing, dan keberlanjutan usaha mereka.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan landasan hukum yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi UU KIP sejak diundangkan, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta menilai dampaknya terhadap transparansi dan akun…
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan landasan hukum yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi UU KIP sejak diundangkan, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta menilai dampaknya terhadap transparansi dan akun…