Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas merupakan dasar hukum yang komprehensif untuk melindungi dan menjamin hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia. Undang-undang ini mencakup berbagai aspek penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, seperti aksesibilitas, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan partisipasi dalam kehid…
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas merupakan landasan hukum yang komprehensif untuk melindungi dan menjamin hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek terkait penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, termasuk aksesibilitas, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan partisipasi…
Pedoman Umum Raskin (Beras untuk Rumah Tangga Miskin) disusun sebagai panduan komprehensif untuk pelaksanaan program distribusi beras bersubsidi kepada rumah tangga miskin di Indonesia. Program Raskin bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan gizi keluarga miskin serta mengurangi beban pengeluaran mereka melalui penyediaan beras dengan harga yang terjangkau
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 Tahun 2014 menetapkan Pedoman Umum pelaksanaan program Raskin (Beras untuk Keluarga Miskin) untuk tahun 2015. Pedoman ini berfungsi sebagai panduan bagi pelaksanaan program di seluruh Indonesia, dengan tujuan utama untuk meningkatkan ketahanan pangan dan mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin melalui distribusi beras bersu…
Abstrak: Buku "District Planning Information Support System [DPISS]" adalah sebuah panduan komprehensif yang membahas tentang sistem dukungan informasi perencanaan di tingkat distrik. Dalam buku ini, pembaca akan diperkenalkan dengan konsep, desain, dan implementasi dari DPISS, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses perencanaan di tingkat distrik.
mengulas upaya penghapusan perdagangan orang (trafficking in persons) di Indonesia pada periode 2005-2006. Fokusnya adalah pada kebijakan, program, dan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah serta pihak terkait untuk mengatasi masalah ini. Analisis dilakukan terhadap efektivitas tindakan pencegahan, perlindungan korban, penegakan hukum, serta kerja sama internasional yang dilakukan dalam …
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 membahas tentang koordinasi penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Peraturan ini mengatur berbagai aspek terkait dengan upaya pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan di negara ini. Salah satu fokus utamanya adalah koordinasi antarinstansi pemerintah dalam melaksanakan program-program penanggulangan kemiskinan.
Dokumen ini bertujuan untuk memperkuat sistem jaminan sosial ketenagakerjaan guna meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan bagi tenaga kerja. Peta jalan ini mengidentifikasi prioritas kebijakan, kerangka regulasi, dan langkah-langkah operasional yang diperlukan untuk memperluas cakupan, meningkatkan efisiensi, dan memastikan keberlanjutan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Fokus utama t…
Memberikan panduan teknis dan operasional untuk distribusi beras untuk rumah tangga miskin (Raskin) melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas) di Indonesia pada tahun 2010. Pedoman ini dirancang untuk memastikan bahwa proses distribusi beras Raskin dilakukan secara efisien, transparan, dan adil melalui keterlibatan aktif dari Pokmas.