The "Infrastructure Census" report evaluates the current state of infrastructure supply readiness across Indonesia, documenting both achievements and areas where gaps persist. The assessment provides a comprehensive overview of the progress made in infrastructure development and highlights the ongoing challenges that need to be addressed.
Abstrak Pedoman Umum PNPM Pusaka adalah dokumen panduan yang menyajikan kerangka dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan (PNPM Pusaka) di Indonesia.
Pedoman Umum RASKIN (Beras untuk Keluarga Miskin) Tahun 2014 adalah panduan yang disusun untuk memandu pelaksanaan program subsidi beras di Indonesia. Tujuan utama program ini adalah untuk meningkatkan akses pangan bagi keluarga miskin melalui penyediaan beras bersubsidi dengan harga yang terjangkau.
Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (PEDUM RASKIN) 2013 merupakan panduan yang disusun untuk pelaksanaan program subsidi beras di Indonesia. Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses pangan bagi masyarakat berpendapatan rendah melalui penyediaan beras bersubsidi dengan harga terjangkau.
Pedoman Umum RASKIN Tahun 2015 ini disusun untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan program RASKIN (Beras untuk Keluarga Miskin) di Indonesia. Program RASKIN bertujuan untuk meningkatkan akses pangan bagi keluarga miskin dan rentan melalui penyediaan beras bersubsidi, sehingga dapat membantu mengurangi beban pengeluaran keluarga dan meningkatkan ketahanan pangan.
Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016 ini disusun sebagai acuan untuk pelaksanaan program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah di Indonesia. Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat miskin melalui penyediaan beras bersubsidi dengan harga terjangkau
Panduan Mengawal Komitmen Pemberdayaan Masyarakat dalam Program Penanggulangan Kemiskinan ini dirancang untuk memberikan kerangka kerja praktis bagi pemangku kepentingan dalam memastikan keterlibatan aktif masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan.
Sejak otonomi daerah diterapkan pada tahun 1999, salah satu harapan yang disematkan bagi setiap daerah adalah semakin membaiknya kondisi dan kualitas kesejahteraan masyarakat. Walaupun kita tahu, bahwa upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bukanlah merupakan suatu upaya semudah membalik telapak tangan. Penanggulangan kemiskinan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak didalamnya baik…
Indikator Kesejahteraan Rakyat 2022 merupakan publikasi tahunan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyajikan tingkat perkembangan kesejahteraan rakyat Indonesia antarwaktu dan perbandingannya antar provinsi maupun daerah tempat tinggal (perkotaan dan perdesaan). Untuk memudahkan interpretasi, perubahan taraf kesejahteraan dikaji menurut delapan bidang yang mencakup Kependudukan, Kesehatan dan Gi…
Pangan adalah salah satu hak azasi manusia dan sebagai komoditi strategis yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah Indonesia memberikan prioritas yang besar terhadap kebijakan ketahanan pangan nasional. Indonesia turut menandatangani kesepakatan internasional terkait dengan pangan, yaitu: Universal Declaration of Human Right (1948), Rome Declarat…